Rencana penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 difokuskan pada penguatan ekonomi melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), ketahanan pangan, dan penanganan kemiskinan ekstrem (BLT). Sesuai PMK No. 7 Tahun 2026, lebih dari 58% anggaran diarahkan untuk pembangunan infrastruktur koperasi dan sektor ekonomi produktif, dengan total pagu Rp60,57 triliun.encana penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 difokuskan pada penguatan ekonomi melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), ketahanan pangan, dan penanganan kemiskinan ekstrem (BLT). Sesuai PMK No. 7 Tahun 2026, lebih dari 58% anggaran diarahkan untuk pembangunan infrastruktur koperasi dan sektor ekonomi produktif, dengan total pagu Rp60,57 triliun.

Kebijakan ini mengutamakan pembangunan yang transparan dan akuntabel, di mana masyarakat diharapkan aktif dalam pengawasan

Larangan Penggunaan Dana Desa 2026:

Berdasarkan aturan, Dana Desa tidak boleh digunakan untuk :

• Honorarium kepala desa, perangkat desa, dan anggota BPD.
• Perjalanan dinas luar kabupaten/kota atau studi banding
• Pembangunan kantor desa/balai desa (kecuali rehab ringan maksimal Rp25 juta).
• Pembayaran utang desa tahun sebelumnya.

Fokus Utama Penggunaan Dana Desa 2026 :

• Koperasi Desa Merah Putih (KDMP): Pembangunan gerai, pergudangan, dan sarana pendukung (prioritas tinggi).
• Ketahanan Pangan dan Ekonomi: Minimal 20% anggaran untuk pengelolaan pangan lokal dan ketahanan pangan desa.
• Penanganan Kemiskinan Ekstrem: Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, maksimal 15% dari total dana.
• Layanan Dasar Kesehatan: Revitalisasi Posyandu, Poskesdes, dan penanganan stunting.
• Infrastruktur Padat Karya Tunai Desa (PKTD): Pembangunan fisik yang menyerap tenaga kerja lokal.
• Infrastruktur Digital: Pengembangan teknologi dan transformasi digital di tingkat desa.
• Desa Tangguh Bencana: Pengelolaan sampah dan adaptasi perubahan iklim.